 |
| Ruyati |
Hal ini diungkapkan politisi PDI Perjuangan Arif Budimanta. Bahkan, kematian Ruyati harus menjadi tragedi nasional.
"Saya rasa ini harus jadi tragedi nasional. Dipancungnya warga kita di tengah ketiaadaan presiden di negeri ini, menunjukkan bahwa kewibawaan kita sebagai anggota G20 dipertaruhkan dan hampir tidak memiliki makna," ujar Arif saat berbincang dengan VIVAnews, Jakarta, Minggu 19 Juni 2011.
Arif melanjutkan, posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN juga hampir tidak memiliki efek apapun. Menurutnya, pemerintah belum bisa meningkatkan kewibawaan, harkat dan martabat bangsa ini dengan melindunginya sesuai dengan amanat konstitusi.
"Kemarin Presiden baru pidato di ILO Jenewa Swiss. Tapi kenyataannya, TKI kita tak bisa dilindungi. Ini paradoks," lanjutnya.
"Kita prihatin, karena negara telah gagal mempersiapkan warga negaranya ketika menjadi TKI, sekaligus juga gagal melindunginya," katanya.
Sementara, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, pemerintah gagal melindungi Ruyati, sehingga harus menerima hukum pancung. Bahkan, pemerintah tidak mengetahui warganya bakal dieksekusi.
"PPP menyesalkan lemahnya diplomasi pemerintah ke Arab Saudi. Untuk sebuah negara yang menjadi pengirim terbesar TKI ke Arab Saudi, tidak diketahuinya jadwal pemancungan Ruyati adalah keteledoran besar," ujar Romi begitu sapaannya.
Oleh karena itu, menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengevaluasi kinerja dubes Indonesia di Arab Saudi. Selain itu, PPP juga mempertanyakan upaya advokasi selama ini yang dilakukan Kemennakertrans dan Kemenlu, terkait penghentian atau penundaan hukuman pemancungan. "Upaya yang dilakukan seperti sayup-sayup saja terdengar," lanjutnya.
Ke depan, katanya, PPP meminta pemerintah segera menuntaskan inventarisasi persoalan yang menimpa seluruh TKI di luar negeri. "Pemerintah harus menyelesaikannya secara sungguh-sungguh, segala persoalan yang ada," tegasnya. (sj)
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar